Lombok Tengah, suaranusa – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lidik Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai geram dan mewarning agar Forum Kepala Desa (FKD) Lombok Tengah (Loteng) tidak banyak bicara jika tidak ingin persoalan Desa semakin keruh.
Sebelumnya, ketua FKD Loteng menyebut LSM over kapasitas dan melakukan intervensi yang mengganggu kondusifitas.
“Apa maksudnya ketua FKD menyebut LSM over kapasitas. LSM mana yang mengganggu kondusifitas, tolong disebut saja nama lembaga itu,” geram ketua Lidik NTB, Sahabuddin.
Sahabuddin menegaskan, keberadaan lembaga swadaya masyarakat ini untuk mengontrol kerja aparatur pemerintah termasuk pemerintahan di Desa dalam hal melaksanakan program untuk rakyat.
Bagi Sahabuddin, lebih baik FKD diam dan tidak berstateman aneh seperti itu karena keberadaan LSM sudah di atur dalam Undang-Undang dan memiliki Badan hukum jelas.
“Apakah FKD ini ada badan hukumnya, jangan merasa hebat kalau masih sifatnya forum,” tegasnya.
Sahabuddin menegaskan, FKD tidak bisa melarang lembaga swadaya untuk mendampingi masyarakat menyampaikan aspirasi. Terlebih berkaitan keterbukaan anggaran yang digelontorkan Pemerintah.
“Apakah lembaga swadaya memberikan pendampingan kepada masyarakat, terlebih ada kaitan diskriminasi aparatur pemerintahan setempat. Memangnya FKD ini punya legal standing melakukan pendampingan terhadap Kepala Desa yang diduga melanggar hukum atas putusan pengadilan?,” tegasnya. (SN.01)
