 |
| M. Tauhid |
Terkait belum sinkronnya anggaran dana hibah Pilkada 2020 dari Pemkab Lombok Tengah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). bicara. Sebelumnya, KPU menyatakan bahwa daba hibah untuk Pilkada 2020 sebesar 28 miliar. Dengan dana tersebut masih dianggap kurang. Oleh karenanya, KPU meminta anggaran dana hibah sebesar 35 miliar. Dikhawatirkan, dengan dana sebesar 28 miliar tersebut Pilkada tidak akan berjalan maksimal. Terkait permasalah tersebut, Ketua DPRD ynag baru saja dilantik, M. Tauhid angkat bicara kepada awak media di ruang siding paripurna DPRD Loteng, pada Senin (07/10).
Tauhid menyatakan, terkait dana hibah Pilkada 2020 pihaknya masih akan mengkaji dulu besaran dana yang sesuai untuk Pilkada 2020. Pihaknya akan melihat dulu pada Pilkada sebelumnya sebagai gambaran terkait kesesuain dana.
“Kalau kita berbicara tentang cukup atau tidak tentu tidak akan merasa tercukupi. Sehingga, kalau bisa dengan dana yang ada bisa diefektifkan semaksimal mungkin. Jika dengan jumlah dana 28 miliar yang disebut masih kurang oleh KPU. Maka nanti kita akan carikan solusi. Ada namanya anggaran cadangan. Bisa jadi itu bisa untuk menambah kekurangan dana,” jelasnya
Pihkanya juga akan membahas terkait dana hibah dan persiapan dana hibah dengan ekseskutif pada pembahasann APBD 2020. Dalam rapat tersebut akan memanggil KPU untuk membahas setiap tahapan terkait apa saja yang akan dilaksanakan, sumber anggaran untuk apa. Agar semua menjadi jelas. Kalau dengan anggaran 28 miliar dirasa kurang, nanti tentu semua bisa dijelaskan oleh KPU kepada eksekutif.
Ia menyatakan apabila anggaran KPU kurang, maka anggaran cadangan dapat digunakan untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Karena anggaran cadangan tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak dan darurat.
“Pada pembahasan APBD nanti kita akan panggil komisioner KPU, apakah dana yang sudah disepakati dalam KUA PPAS bersama DPRD ini cukup. Kalau tidak cukup darimana nanti akan mencari untuk merubah atau menambah dana tersebut,” ungkapnya.
Disampaikan, anggaran dana hibah ini belum ada titik temu, sehingga perlu diadakan pembahasan anggaran Pilkada 2020 untuk KPU Loteng. “Masih tetap belum sinkron. Anggaran yang ditawarkan TPAD Loteng Rp 28 miliar. KPU menganggap jumlah tersebut masih kejauhan. Sehingga semua perlu kita bahas,” pungkasnya. (ces)
