 |
LOMBOK TENGAH SUARANUSA- Polemik Perubahan nama bandara dari Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) menuai berbagai persepsi dan narasi ditengah masyarakat. Baik yang pro maupun kontra terhadap perubahan nama Bandara tersebut.
Ketua Suaka, Bustomi Taifuri, menilai persoalan yang terjadi adalah masyarakat Lombok Tengah (Loteng) melakukan penolakan terhadap perubahan nama Bandara. Dan itu semua merupakan hak bagi setiap warga negara yang dilindungi Undang-undang tentang perbedaan pendapat.
“Penolakan perubahan nama Bandara itu tidak muncul serta merta. Apalagi, Pemprov NTB melakukan cara yang kolot dengan memaksakan untuk merubah plang nama bandara beberapa waktu lalu secara sepihak sehingga menimbulkan konflik ditengah masyarakat,” kata Bustomi saat Konferensi pers bersama beberapa awak media, Selasa (05/01).
Seharusnya, lanjut Bustomi, Pemprov NTB melakukan cara yang lebih demokratis dengan duduk bersama mencari solusi terbaik atas persoalan nama Bandara itu. Jangan melakukan cara yang secara diam-diam mengganti nama Bandara. Apalagi, itu dilakukan pada malam hari.
“Saya ingin ingatkan Pemrov NTB bahwa mereka adalah pemimpin bagi semua masyarakat NTB. Bukan segelintir kelompok atau organisasi. Pemprov milik masyarakat NTB,” ujarnya.
Masyarakat Loteng adalah masyarakat NTB juga. Masyarakat menolak nama Bizam. Jangan sampai Pemprov memaksakan perubahan nama Bandara yang mengakibatkan konflik ditengah masyarakat.
“Saya menduga ada kesan bahwa upaya memasang plang Bandara seolah ingin menjebak masyarakat ke ranah hukum. Jangan ambil langkah seperti itu. Lebih bijaklah, itu cara yang kolot,” geramnya.
Terkait keamanan dan ketertiban, pihaknya berkaca pada Pilkada kemarin, Loteng merupakan Daerah paling aman melaksanakan Pilkada. Itu tidak terlepas dari peran Pemerintah Daerah, Pihak Kepolisian, TNI, serta masyarakat sebagai aktor. Tidak hanya itu, Land Clearing di KEK Mandalika juga berjalan kondusif.
“Apa yang telah dicapai itu seharusnya menjadi penilaian sendiri bagi Pemprov NTB. Artinya, jangan sampai perubahan nama bandara ini mengganggu keamanan. Kita harus bersatu padu dan menyelesaikan berbagai persoalan dengan duduk bersama. Ini negara Demokratis,” tegasnya.
Pihaknya sangat mengapresiasi Kapolres Loteng. Selama ini Kapolres telah berusaha maksimal menjaga dan menciptakan kondusifitas daerah Loteng.
“Bila perlu Kapolres Loteng menjabat selama mungkin. Kapolres telah memberikan Kemanan dan ketertiban masyarakat Loteng. Kami minta Kapolda, Kapolri, dan Presiden agar Kapolres Loteng menjabat selama mungkin,” pintanya.
Ditegaskan bahwa masyarakat Loteng akan menerima siapa saja dan dari golongan mana saja terkait penempatan jabatan tertentu seperti halnya Komisaris ITDC, asalkan melalui aturan yang berlaku.
“Kami minta kepada Pemprov NTB untuk mari duduk bersama secara terbuka. Tidak ada persoalan jika dilakukan secara musyawarah. Pemrov harus adil, mari kita bangun untuk masyarakat NTB. Ini seolah kita tidak memiliki Gubernur. Kami inginkan Gubernur untuk masyarakat NTB secara luas.
“Terkait penolakan nama Bandara tidak ada urusan dengan NU dan NW. Ini murni persoalan masyarakat dengan Pemerintah,” imbuhnya.
Sementara, Apriadi Abdi Negara, mengatakan, dari tim advokat akan siapkan 40 Pengacara jika perkara dugaan pengerusakan plang nama bandara itu diproses.
“Selaku generasi muda, kami bosan dengan Pemprov NTB yang terus menerus ingin mengganti plang nama bandara. Kenapa tidak pemprov NTB untuk jangan mengganti plang perubahan nama bandara. Jika itu dilakukan maka akan terus melahirkan konflik. Kenapa tidak cerdas, apa salahnya BIL ditetapkan untuk penanaman Bandara,” herannya.
Menurutnya, ada oknum yang melaporkan masyarakat atas dugaan perusakan plang nama bandara. Untuk itu, pihaknya mohon agar itu tidak diproses demi terciptanya keamanan.
“Kami masih membutuhkan Kapolres karena selama ini mampu menciptakan keamanan. Kapolres harus diapresiasi bahkan diberikan penghargaan atas prestasi yang diraih. Jangan sampai Kapolres Loteng diganti,” pungkasnya. (wan)
