Mataram, suaranusa – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Nusa Tenggara Barat.(NTB) angkat bicara terkait dengan keberadaan minyak goreng yang sebulan ini langkah dipasaran.
Ketua APKLI NTB Abdul Majid meminta pemerintah untuk mengambil tindakan untuk menormalisasi harga minyak goreng serta menyediakan salah satu kebutuhan pokok tersebut.
,”Ini menjadi masalah yang serius melambungnya harga minyak goreng ini berdampak luas bagi para pedagang kaki lima, pemerintah harus bersikap,” ucapnya di Mataram, Rabu (9/3/2022) siang.
Majid juga tidak hanya menyentil pihak eksekutif saja, namun juga kalangan legislatif di NTB yang ikut disorot kinerjanya terkait dengan minyak goreng.
Menurut Majid bahwa pihak legislatif dianggap tidak peka terhadap persolan rakyat karena tidak ada tindakan atau langkah yang diambil dewan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
,”Sangat disayangkan disaat minyak goreng langka para anggota dewan terhormat malah asik berebut kekuasaan, tidak ada sisi sensitivitas terhadap persoalan ini,” katanya
Semestinya lanjut Majid, dewan harus bersuara lantang terhadap persolan rakyat bahkan memanggil stakeholder yang berkaitan dengan kelangkaan minyak goreng ini.
,”Mereka punya fungsi kontrol, tetapi sejak persoalan minyak goreng ini mencuat tidak ada saya dengar satupun anggota DPRD NTB yang menyuarakan kelangkaan minyak goreng ini malah mereka asik kapling jabatan di legislatif,” kata aktivis yang juga memegang sejumlah organisasi ini.
Majid berharap para anggota dewan lebih peka lagi terhadap persoalan rakyat dan mencarikan solusi.
,”Harapan kita semoga aspirasi masyarakat terkait mahalnya harga sembako ini dapat di tindak lanjuti,” pungkasnya.(SN.02)
