 |
| H.Moh. Suhaili FT |
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah (Loteng) mendukung upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk menutup penambangan liar di bukit Prabu. Beberapa minggu lalu, Pemprov NTB berkunjung ke lokasi penambangan bukit Prabu dan pihaknya menegaskan akan segera membuat SK penghentian penambangan liar di NTB. Menurutnya, penambangan liar tanpa izin harus dihentikan karena selain merusak keindahan alam juga membahayakan kelestarian lingkungan. Hal itu mendapat respon positif dari Pemkab Loteng, HM. Suhaili FT. Suhaili mendukung upaya Pemprov NTB untuk menutup penambangan liar yang berdampak negatif bagi alam. Hal itu disampaikan kepada awak media di Bencingah Adiguna Praya pada Jumat (02/08).
Disampaikan oleh Suhaili bahwa pihaknya sangat mendukung upaya Pemprov NTB untuk segera menghentikan penambangan liar yang ada di bukit Prabu Desa Kuta Kecamatan Pujut. Ia juga menyampaikan bahwa dengan menutup penambangan liar maka kesinambungan pembangunan tidak akan terganggu. Terlebih posisi lahan penambangan tidak jauh lokasinya dengan KEK Mandalika. Sehingga pihaknya sangat mendukung apabila Pemprov segera menandatangani SK penutupan penambangan liar yang ada di NTB khususnya di bukit Prabu.
Selain itu, kata Suhaili, bukit Prabu diperuntukkan bukan untuk lokasi tambang. Kalau bukit Prabu diperuntukkan sebagai pariwisata sah-sah saja. “siapapun tidak boleh menambang di bukit Prabu dengan alasan apapun. Karena memang peruntukkannya bukan untuk tambang. Saya harap masyarakat memahami akan hal itu sehingga tidak membuat persoalan baru,” ungkapnya.
Dengan tegas, Suhaili menyampaikan bahwa pihaknya menolak dan tidak menginginkan adanya rencana penambangan yang lebih besar terlebih dengan melibatkan investor asing di kawasan bukit Prabu. Ia juga menepis adanya rumor yang yang berkembang bahwa Pemprov NTB menutup tambang emas di Prabu guna menggaet investor asing asal Rusia yang akan melakukan penambangan secara besar-besaran.
“kalaupun itu benar-benar terjadi maka kami akan melawan. Bagaimana bisa sesuatu yang sudah kita sepakati untuk menutup tambang yang ada di Prabu tiba-tiba harus berbelok arah demi kepentingan sepihak. Intinya tidak boleh ada lagi penambangan yang dilakukan di bukit Prabu. Itu akan sangat mengganggu perkembangan pariwisata dan merusak alam tentunya. Yang perlu kita pikirkan sekarang adalah bagaimana mencarikan masyarakat pekerjaan pasca tambang ditutup. Bukan malah membuat persoalan baru dengan mecarikan peluang untuk masuknya investor asing,” tegasnya.
“investor dari Rusia itu saya sudah saya kenal 5 tahun yang lalu, namanya Victor. Bahkan seluk beluk Pendopo dia (Victor) sudah hapal. Dia sering ke sini dan kita sudah sering bertemu dan mengobrol. Dulu dia (Victor) pernah meminta izin untuk melakukan penambangan tapi saya tolak mentah-mentah,” tandas Suhaili.
