 |
| Lalu Pahrurrozi saat mendampingi Fahri Hamzah Kunjungan Kerja ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu |
Dalam rangka memperingati satu tahun pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di bawah kepemimpinan Dr. Zulkieflimansyah – Dr. Sitti Rohmi Djalilah, melalui sebuah harian lokal di NTB, pemprov NTB mempublikasikan satu tahun Zul-Rohmi melalui headline dengan judul “Ekonomi Bersinar, Kemiskinan Memudar”. Judul headline ini mendapat kritik pedas dari salah seorang tokoh NTB asal Lombok Tengah, Lalu Pahrurrozi. Menurutnya, judul tersebut terlalu bombastis. Bang Oji, sapaan akrabnya, melalui akun Facebooknya, Lalu Pahrurrozi, pada Ahad 22 September 2019, membuat tulisan kritis tentang capaian kinerja satu tahun Bang Zul-Rohmi, .
Ketua GARBI NTB ini menuliskan bahwa dalam satu tahun terakhir ini 57% janji politik Zul-Rohmi belum tercapai. Bang Oji menguraikan bahwa BAPPEDA Pemprov NTB baru saja menerbitkan “laporan singkat” terkait capaian pemerintah Zul Rohmi. Dari 15 indikator strategis yang tertuang dalam RPJMD, 4 indikator dinilai telah melampui target atau setara 26,67%; 3 indikator tidak tercapai atau setara 20%, dan 8 indikator masih belum rilis datanya atau setara 53,33%.
Empat indikator yang dinilai mencapai target yaitu pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, indeks reformasi birokrasi dan persentase balita stunting. Adapun tiga indikator yang dinilai gagal mencapai target yaitu penurunan angka kemiskinan, indeks kebermanfaatan infrastruktur dan gini ratio. Sedangkan 8 indikator yang belum terlacak capaiannya antara lain IPM, indeks kebahagiaan, indeks kriminalitas, IKLH, indeks risiko bencana, indeks pelayanan publik, indeks demokrasi dan indeks pembangunan gender.
Bagi Bang Oji, klaim keberhasilan capaian target pertumbuhan ekonomi sebenarnya “salah data”.
“Pemprov NTB melaporkan capaian pertumbuhan ekonomi 5,35% melampui target RPJMD 4,5-5%. Klaim pertumbuhan 5,35% itu, sekali lagi, “salah data”, tegasnya.
Bang Oji melanjutkan, bersumber dari BRS No 53/08/52/Th.XIII, 5 Agustus 2019, capaian 5,35% adalah data pertumbuhan y on y untuk PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan untuk menilai pertumbuhan ekonomi, yang dijadikan acuan adalah PDRB atas dasar harga konstan, dimana capaian pertumbuhan y on y adalah 3,14%, dengan kontributor utama sektor pertanian dan konstruksi. “Angka ini sebenarnya membaik dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya 2,12%; tapi kan nggak perlu “manipulatif” dengan menyebut capaian 5,35%”, sesalnya.
“Bagaimana “membaca data” itu? Secara perlahan ada “perbaikan” ekonomi pasca bencana, tapi perbaikan itu belum sampai pada tingkat normal. Pemprov NTB bersama 10 pemkab (kota) masih perlu melakukan inovasi-inovasi lainnya, agar geliat pembangunan daerah kembali ke jalur normal. Dampak bencana gempa belum selesai tuan” ingat Bang Oji.
Bang Oji menjelaskan mengapa angka 5,35% itu “manipulatif”. Menurutnya, angka itu sejauh ini merefleksikan pertumbuhan ekonomi dalam situasi normal, bahkan melampui capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang bergerak pada skala 5,09%.
“Karena itu tak perlu juga secara agresif menyebut “Ekonomi Bersinar”, padahal kita baru saja memulai” jelasnya.
Menurut Bang Oji, dengan menyadari, bahwa kita belum sepenuhnya pulih pasca bencana, maka mestinya lahir kesadaran, bahwa politik alokasi APBD 2019-2020 mestinya mengacu pada upaya rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana 2019. Nah, disinilah letak soalnya.
Untuk menindaklanjuti proses Rehab-Rekon, Pemprov NTB melalui Dr Zul telah menerbitkan Pergub 35/2018 ttg rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi Prov NTB Tahun 2018-2019, yang salah satu klausulnya terkait sumber pembiayaan Rehab-Rekon yaitu APBD Kab/Kota 466 Milyar, APBD Prov 245 Milyar, K/L APBN 1,4 Triliun, DSP-Hibah APBN 7,6 T, serta masyarakat 1,7 T.
Berdasarkan pemantauan hingga saat ini, urai Bang Oji, komitmen pemprov NTB utk mengalokasikan dana rehab-rekon senilai 245 Milyar belum terpenuhi. Alih-alih memenuhi pagu alokasi itu, dalam APBD 2020 yang sempat heboh itu, alokasi untuk penanganan bencana hanya 16 Milyar (termasuk gaji pegawai – belum termasuk BTT). Pengabaian pada pergub 35/2018 menjadi makin “dramatik”, karena justru program lain, yang kurang terkait dengan pemulihan ekonomi pasca gempa atau indikator strategis pembangunan daerah diperjuangkan untuk memperoleh alokasi mencapai 90 Milyar.
“Sekali lagi, mengulang headline harian itu “Ekonomi Bersinar, Kemiskinan Memudar”, yang sebenarnya adalah “Ekonomi sedikit membaik dan janji pengurangan kemiskinan masih belum terpenuhi”, ketusnya.
Bagi Bang Oji, dengan melakukan koreksi terhadap capaian dari 15 indikator pembangunan NTB, maka sebenarnya hanya 3 indikator pembangunan yang terpenuhi (20%), 4 indikator yang tidak terpenuhi (26,67%) dan 8 indikator belum bisa didapatkan data capaiannya. Jika 8 indikator yang belum ada datanya kita abaikan, maka dapat dikatakan, maka janji Zul Rohmi yang baru dipenuhihanya 43%, 57% janji yang lain masih memerlukan usaha yang lebih keras lagi.
“Selamat bekerja, jangan terlalu banyak “menggambrah” alias “perampek jelamer”, tutup Bang Oji.
