Pada acara rapat koordinasi Pengembangan desa wisata, Wakil Bupati (Wabup) Lombok Tengah (Loteng) HL. Pathul Bahri menyinggung beberapa program yang harus dilakukan oleh beberapa dinas terkait pengembangan desa wisata. “Saya minta semua SKPD terkait membuat program yang menukik ke arah kebijakan desa wisata,” tegas Pathul saat membuka rapat koordinasi di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Loteng pada Rabu (13/11).
Dalam kesempatan itu Pathul menegaskan agar semua SKPD menciptakan terobosan berupa program yang menukik ke arah kebijakan desa wisata. Selain itu, ia juga menuntut kontribusi apa yang selama ini dinas berikan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan SDM.
“Semua dinas harus mampu bersinergi dengan masyarakat untuk meningkatkan SDM. Kita tidak mau jadi penonton di daerah kita sendiri. Terlebih saat ini di KEK Mandalika akan segera berlangsung balap Moto GP,” ungkapnya.
Menurutnya, Dinas-dinas yang ada di Loteng mulai saat ini harus menganggarkan anggaran untuk meningkatkan SDM. Dengan begitu, ketika moto GP berlangsung, SDM yang ada di daerah ini sudah siap menghadapi semua itu, dan masyarakat tidak lagi menjadi penonton.
“Saat ini kita masih meraba-raba jumlah kekurangan kamar hotel yang akan ditempati para pengunjung pada 2021 mendatang. Oleh karena itu, kami minta agar Dinas Pariwisata mengidentifikasi jumlah kamar yang saat ini tersedia, khususnya di Desa Kuta,” cetusnya.
Selian itu, Pathul juga meminta agar Dinas Pariwisata Loteng menjalin koordinasi dengan pemerintah Provinsi terkait jumlah kamar yang tersedia untuk menampung para wisatawan. Jangan sampai nantinya banyak wisatawan yang lari ke daerah lain karena kekurangan penginapan.
“Kita meraba secara keseluruhan, Lombok hanya bisa menampung 50 ribu pengunjung. Sementara pengunjung yang akan hadir diperkirakan sebanyak 120 ribu orang. Itulah yang menjadi tantangan kita saat ini. Oleh karenanya, Desa wisata yang ada di Loteng harus difungsikan sebagai tempat menampung para pengunjung. Itu menjadi peran dari Dinas Pariwisata saat ini,” papar Pathul.
Pihaknya juga meminta agar Bapenda mendata jumlah hotel dan kamar yang sudah tersedia. Sehingga nantinya PAD Loteng jelas. Secara hitung-hitungan sudah jelas PAD dari potongan pajak 10 persen. Oleh karenanya, mulai sekarang semua harus mulai didata secara lengkap.
“Itulah gunanya kita harus bergegas mulai sekarang. Banyak PR yang akan kita hadapi ke depannya. Terlebih, kita harus berpikir bagaimana caranya agar menciptakan daya tarik wisatawan di masing-masing desa wisata yang telah dibuatkan SK Gubernur maupun SK Bupati,” jelasnya.
Dinas Perikanan Loteng juga diminta untuk berpikir supaya secepatnya PPN Awang bisa beroperasi. Dengan begitu, bannyak wisatawan bisa turun di pelabuhan Awang. Sehingga Ekononi masyarakat sekitar Awang juga bisa meningkat.
“Kami juga minta agar Dinas Kominfo mengembangkan akses layanan internet ke desa sebagai sarana mempromosikan produk masing-masing desa. Kita harus mengidentifikasi produk yang ada di desa. Perlu juga kita sebarkan baik melalui internet maupun brosur kepada semua penonton moto GP terkait wisata dan budaya yang ada di desa,” pungkasnya. (ces)
