 |
| HM. Suhaili FT |
Pergantian nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara Internasional Zainudin Abdul Majid (Bizam) nampaknya masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Meski melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perhubungan RI Nomor 1421 Tahun 2018 sudah final terkait perubahan nama bandara tersebut. Lantas, masyarakat, khususnya masyarakat lingkar bandara masih belum menerima keputusan tersebut. Berbagai bentuk upaya dilakukan masyarakat agar keputusan pergantian bandara tidak dilakukan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Lombok Tengah (Loteng) selaku pelayan masyarakat menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Jika masyarakat menolak, ia juga akan menolak. Begitu juga sebaliknya, jika masyarakat menerima pergantian nama itu, maka pihaknya tidak bisa berbuat banyak, dan tentunya akan menerima juga. “Aspirasi masyarakat harus kita pertimbangkan. Jangan sampai masyarakat kita langkahi begitu saja. Bahkan, masyarakat yang kalian anggap sampah wajib kita dengarkan dan pertimbangkan aspirasinya. Mereka juga masyarakat yang punya hak dan kewajiban dalam berbangsa dan bernegara,” tegasnya.
Suhaili menegaskan upaya penolakan pergantian nama bandara bukan semata-mata tidak mengakui pahlawan nasional di Provinsi ini. Ia sangat takzim kepada Al Maghfurlah Tuan Guru Haji (Tgh) Maulana Syekh atau Tgh. Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Bahkan, semua masyarakat sangat menghargai dan merasakan perjuangan beliau sebagai sosok pahlawan di NTB. “Kita orang Lombok sangat menghormati ulama dan menghargai pahlawan nasional kita, tapi masalahnya bukan itu. Harus dikaji apakah SK itu cacat hukum atau tidak, sebelum dilaksanakan,” ungkapnya.
Pihaknya sangat menyayangkan prosedur sehingga SK tersebut terbit. Sebagai masyarakat awam, pihaknya mempertanyakan prosedur dari proses terbitnya SK Menteri tersebut. Tiba-tiba kini Gubernur meminta rekomendasi ke DPRD NTB untuk melaksanakan SK Menteri Perhubungan yang keluar pada tahun 2018 lalu. “Kami pertanyakan, kenapa rekomendasi atau dukungan dari pihak DPRD Loteng, Bupati atau Pemda Loteng serta tokoh masyarakat tidak dilibatkan dan dilangkahi begitu saja. Semua tidak direkomendasikan kepada kami saat diusulkan ke Menteri,” kesalnya.
Suhaili juga menyoroti tidak adanya upaya sosialisasi terhadap masyarakat. Khususnya masyarakat Loteng lingkar bandara. Seandainya sosialisasi dilakukan sejak awal tentu tidak akan terjadi gejolak di tengah masyarakat seperti saat ini. “Sekali lagi saya tekankan, permasalahan ni adalah masalah prosedur pengajuan ke pusat, tidak ada kaitannya dengan pahlawan atau ulama. Kami sangat hormat kepada ulama dan pahlawan,” pungkasnya. (wan)
