 |
| Rapat Evaluasi |
LOMBOK TENGAH (SUARANUSA),
Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar rapat evaluasi program atau langkah Promotif, Preventif, dan Kuratif dalam menangani virus Corona atau Covid-19 selama ini. Acara berlangsung di Pendopo Bupati Loteng, Selasa (31/03). Dihadiri Bupati Loteng, HM. Suhaili, FT, Sekda Loteng, HM. Nursiah, Ketua DPRD Loteng, M. Tauhid, Ketua Baznas Loteng, Dandim 1620/Loteng, Let Kol. Czi, Prastiwanto, Kepala OPD lingkup Kabupaten Loteng, beberapa OPD, dan beberapa camat.
Suhali menuturkan sejauh ini langkah yang telah diikhtiarkan seperti promotif atau sosialisasi, Pencegahan atau preventif, dan penanganan atau kuratif mulai dievaluasi Pemda Loteng.
“Dampak yang dilakukan seperti langkah preventif dengan menerapkan social distancing sudah kita lihat dampaknya. Secara ekonomis tentu sanagat berdampak khusunya bagi masyarakat miskin,” ungkapnya.
Untuk mengantisipasi dampak ekonomi tersebut. Pihaknya akan mengkaji siapa saja yang menjadi sasaran atau yang berhak diberikan sembako. Karena kalau itu tidak dilakukan maka tentu akan sulit untuk mematuhi aturan untuk melakukan social distancing.
“Kita akan mencari sasaran untuk diberikan sembako agar melakukan social distancing di Rumah masing-masing,” ucapnya.
Pada prinsipnya, setiap individu bertindak sebagai subyek dan obyek. Setiap orang berikhtiar untuk tidak terkena virus tersebut.
“Karenanya, kapasitas kita sebagai subyek dan obyek berarti harus bergerak bersama,” pintanya.
Bupati meminta agar seluruh unsur masyarakat harus saling membahu dan punya pandangan yang sama untuk bergerak bersama.
“Secara garis besar, kita akui ini baru tindakan awal yang dilakukan dan itu masih jauh dari maksimal. Artinya, ikhtiar yang kita lakukan masih banyak yang ogahan mematuhi. Mengapa, karena perintah dari Pemda dijalankan dengan tidak dilandasi keikhlsan,” terangnya.
Ditekankan, Ikhtiar pencegahan mutlak adanya dibutuhkan kesadaran masing-masing. Lebih-lebih para pelayan masyarakat yang sudah berikrar menjadi pelayan masyarakat.
“Kita yang menjadi pelayan masyarakat harus menjadi garda terdepan. Baik itu ditingkat Kecamatan maupun Desa/Kelurahan,” serunya.
Ditegaskan, Surat Edaran yang dibuat Pemda jangan asal di share, melainkan juga harus ditaati. Itu semua menjadi kewajiban bersama. Baik yang sifatnya pribadi atau yang merupakan pelayan masyarakat
“Camat jangan pernah meninggalkan wilayahnya. Camat harus tau perkembagan wilayahnya. Semua elemen bergerak bersama,” pesannya.
Terpenting, kondisi Loteng tidak seperti daerah lain. Namun bukan berarti aman. Harus lebih intens dan jangan lengah agar jangan sampai virus Corona masuk ke daerah ini.
“Kita akan terapkan Lock Down tingkat desa. Mulai Masa tanggap darurat, saya tegaskan unuk tidak berkumpul. Apalagi melakukan kegiatan seperti nyongkolan,” terangnya.
Seluruh komponen dan unsur yang ada di Masjid harus bergerak dengan mengingatkan masyarakat agar tidak keluar, rajin cuci tangan, jaga jarak. Semua harus dilakukan secara maksimal.
“Jangan berpikir Loteng masih jauh dari Corona. Sikap dan pola kita menghadapi semua ini harus dengan tindakan. Bukan sekedar berkata-kata,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya meminta agar jangan sampai ada puskesmas yang bergerak setengah-setengah. Semua persiapan harus maksimal. Semua harus bergerak mulai dari tingkat paling bawah.
“Jangan menunggu anggaran. Apa yang bisa kalian perbuat silahkan dibuat. Kita berpartisipasi. APBD juga pasti akan kita gerakkan,” katanya.
Setiap camat harus bergerak keliling ke semua pasar ritel modern untuk dicek. Jika tidak menyiapkan cuci tangan maka silahkan tindak tegas
“Jika mereka yang berjualan tidak menyediakan alat cuci tangan dalam jangka waktu 24 jam maka kami akan segel,” tegasnya.
Masyarakat yang baru datang, apapun pangkatnya harus dimasukkan karantina dulu. Loteng sudah kerjasaman dengan pihak Angkasa Pura.
“Semua desa juga harus memantau masyarakatnya yang keluar masuk. Semua perangkat desa punya tanggung jawab terkait hal itu,” tuturnya.
Pihaknya berjanji jika memang Pilkada ditunda maka pihaknya akan mengalihkan dana Pemilukada. Dengan dana tersebut semua puskesmas harus dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD).
“Untuk semua bidan yang ada di desa juga silahkan dilibatkan. Kader posyandu juga harus dilibatkan. Silahkan rerakkan semua,” tungkasnya. (wan)
