 |
| Rapat Evaluasi Pemda Loteng |
LOMBOK TENGAH (SUARANUSA),
Dalam rangka evaluasi penanganan covid-19 dari segi kesehatan, penunjang dan dampak sosial ekonomi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah (Loteng) menggelar rapat evaluasi dan koordinasi di Pendopo Bupati Loteng, Senin malam (27/04). Dihadiri Bupati Loteng, Wakil Bupati Loteng, Kapolres Loteng, Dandim 1620 Loteng, Kepala Kejari Praya, Sekretaris Daerah, Asisten dan staf ahli, Beberapa Kepala Dinas, SKPD, Camat, dan MUI.
Bupati Loteng, HM. Suhaili FT, meminta semua unsur berperan. Terlebih selaku pelayan masyarakat, semua pihak harus menjadi garda terdepan. Untuk menangani persoalan ini, tidak bisa hanya dari dokter dan perawat saja.
“Saya menilai sejauh ini pejabat kita di Loteng masih belum kompak dalam penanganan Covid-19. Masih ada yang ogah-ogahan dari unsur formal ini. Koordinasi dengan wilayah binaan saja masih nihil. Bahkan, yang bertugas selaku gugus tugas saja hanya segelintir orang saja yang berperan,” kesalnya.
Ia menyampaikan, kondisi Loteng saat ini jika dibandingkan dengan beberapa daerah, Loteng belum termasuk transmisi lokal. Namun dengan kondisi ditengah sangat ironis posisinya karena diapit Kabupaten lain.
“Perkembangan penanganan kita di Loteng cukup bagus. Artinya, sejauh ini cukup bisa terdeteksi perkembangan setiap hari dan setiap saat. Buktinya, Klaster Gowa saat ini hampir semua sudah ditangani. Hasilnya, sebanyak 11 orang masih sedang masa perawatan di Rumah Sakit,” jelasnya.
Setelah Klaster Gowa ditangani, selanjutnya yang menjadi PR bersama yakni klaster Temboro, Magetan, Jawa Timur. Sejauh ini sebanyak 4 orang yang reaktif.
“Sebelum berkembang dan berbaur ditengah masyarakat, kita harus segera tangani,” pintanya.
Diakui, Hubungan lalu lintas antar Kabupaten masih sangat erat. Terlebih, saat ini pasar Lobar dan Mataram ditutup. Otomatis larinya ke Loteng. Itu menjadi atensi serius semua pihak terkait untuk mengantisipasi.
“Fakta di lapangan, penjual mendahului petugas berada di pasar. Ini menjadi persoalan. Jangan sampai pedagang luar Kabupaten masuk ke daerah kita ini,” tegasnya.
Bupati menyayangkan, dalam menanggulangi dampak ekonomi Covid-19 ini, masing-masing Pemerintah berjalan dengan sendiri-sendiri. Antara pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten seharusnya beriringan agar tidak terjadi tumpang tindih terkait penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS).
“Pemerintah Pusat meminta agar penerima bantuan JPS tepat sasaran. Namun sasarannya antara pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Desa berbeda. Kenyataannya, ada 1 orang mendapat 3 sumber. Ini kan jadi rancu,” kritiknya.
Menurutnya, jangan sampai bantuan kepada masyarakat menimbulkan kecemburuan dan iri hati. Faktanya, program pusat memberikan dana sebesar 600 ribu sebulan selama tiga bulan. Sementara Kabupaten hanya memberikan 250 ribu. Desa sendiri dipatok 600 ribu sebulan atau 35 persen dari Dana Desa (DD) dengan sasaran 70 KK.
“Dengan perbedaan seperti ini tentunya akan menimbulkan kecemburuan dan menjadi persoalan. Karena jumlah yang diberikan berbeda,” geramnya.
Rencananya, metode penyerahan bantuan akan dibagikan kupon terlebih dahulu untuk kemudian dievaluasi bagi setiap penerima. Dikhawatirkan, jika melalui bank dengan proses pembuatan rekening maka akan memakan waktu yang cukup lama dan terjadi kerumunan di Bank.
“Akan tetapi, jika nanti keputusan terbaik harus melalui bank. Maka kita akan arahkan melalui bank,” pungkasnya. (wan)
