 |
| Ilustrasi |
LOMBOK TENGAH, SUARANUSA – Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mewarning jika pengadaan 2 juta masker akan menjadi bumerang bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Pasalnya, masker tersebut lepas kontrol karena tidak ada identitas yang jelas. Selain itu, pendistribusian masker tersebut juga terkesan asal-asalan. Sehingga, baik pengawasan maupun pertanggungjawaban nantinya menjadi rancu. Demikian disampaikan salah seorang anggota DPRD Loteng, Fraksi Gerindra, L. Ramdan.
Ramdan mengungkapkan, pengadaan 2 juta masker dengan anggaran 12 Miliar harus betul-betul diperhatikan. Jumlah tersebut cukup fantastis. Jika tidak hati-hati maka tentunya Pemda akan disalahkan.
“Bagaimana masker itu bisa dikontrol jika tandanya saja tidak jelas. Sementara anggarannya bukan main jumlahnya. Terlebih, di luar sana banyak relawan yang membagikan masker. Kita tidak tahu mana masker Pemda mana masker para relawan,” tegasnya.
Ia melanjutkan, bila perlu setiap pendistribusian masker tersebut harus di ekspose di media. Pengadaan Masker ini dari APBD. Sudah seharusnya masyarakat tahu kemana dan kepada siapa masker itu diberikan.
“Jangan asal-asalan lah, ini kan anggaran APBD yang harus diketahui masyarakat dan wajib dipertanggungjawabkan. Pendistribusian sampai di tingkat Dusun sekalipun harus diupdate sebagai bahan penilaian. Kalau pendistribusiannya seperti ini bagaimana kita bisa pantau,” tanyanya.
Menurutnya, anggaran 12 miliar untuk pengadaan masker seharusnya diberikan tanda pengenal. Tujuannya, agar mudah dipantau dan terstruktur. Setiap pendistribusian harus ada tanda penerima.
“Kami selaku Dewan bingung kalau ditanya masyarakat terkait masker itu. Untuk itu, kami mohon agar Ketua DPRD Loteng segera membuat Pansus. Karena pertanyaan terkait masker itu sudah berkembang luas ditengah masyarakat,” pintanya. (wan)
