 |
| Rapat Paripurna |
LOMBOK TENGAH, SUARANUSA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah menggelar sidang Paripurna setelah sebelumnya fraksi-fraksi DPRD telah menyampaikan pandangan umum terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Sidang Paripurna dibuka langsung Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, M. Tauhid yang didampingi wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Dihadiri Wakil Bupati Lombok Tengah, HL. Pathul Bahri dan beberapa OPD lingkup Lombok Tengah. Acara berlangsung di Ruang Sidang utama DPRD, pada Rabu (17/06).
Wakil Bupati Lombok Tengah, HL. Pathul Bahri menyampaikan jawaban atas pandangan umum 8 fraksi, diantaranya sebagai berikut,
1. Fraksi partai Gerindra, menjawab pertanyaan partai Gerinda terkait besaran sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar rp.60.797.430.357,75 (enam puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh lima sen) diakibatkan oleh adanya penghematan karena efisiensi dan efektifitas belanja, terdapat pula beberapa kegiatan yang tidak selesai dilaksanakan. Silpa dimanfaatkan untuk menutup defisit dalam APBD tahun anggaran 2020. Pengalokasian silpa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu pengalokasian kembali pada belanja blud rsud sebesar rp.4.014.740.782,83 (empat milyar empat belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh taros delapan puluh dua rupiah koma delapan puluh tiga sen}, belanja fktp/puskesmas sebesar rp.9.522.429.293,09 (sembilan milyar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah koma nol sembilan sen), belanja bos pada beberapa sekolah sebesar rp.5.909.253.000 {lima milyar sembilan ratus sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah}. Di samping itu silpa ini juga berasal dart sisa dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar rp.1.691.036.427,45 (satu milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah koma empat puluh lima sen), dak fisik sebesar rp.2.333.359.345,33 (doa milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah koma tiga puluh tiga sen) dan dak non fisik sebesar rp.2.770.045.436,00 (doa milyar tujuh ratus tujuh puluh juta empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dan sisanya sebesar rp.34.533.556.410,51 (tiga puluh empat milyar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah koma lima puluh satu sen), bersumber dart sisa dana yang bersumber dart pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer dana alokasi umum. Jawaban ini sekaligus menjawab pertanyaan yang sama dart beberapa fraksi lainnya.
“Dapat kami sampaikan bahwa silpa APBD 2019 telah dialokasikan untuk belanja dalam APBD 2020 sebesar rp38.350.911.016,00 (tiga puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus sebelas ribu enam belas rupiah). Sehubungan dengan permasalahan pembangunan kantor camat Kopang, Pujut dan Jonggat, bahwa setelah berakhir kontrak, PPK memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 hart sesuai dengan ketentuan yang mengatur hal tersebut. Namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan yakni 19 pebruari 2019, penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan progress capaian 94,6% sehingga PPK melakukan pemutusan kontrak. Kemudian untuk angka kemiskinan kabupaten lombok tengah menurun secara signifikan yakni menjadi 13,63% (tiga belas koma enam puluh tiga persen) pada tahun 2019, atau mengalami penurunan hampir 2% (dua persen) dibanding tahun pertama pelaksanaan rpjmd pada tahun 2016 sebesar 15,80% (lima belas koma delapan puluh persen). Terkait dengan jumlah aset tetap tanah milik pemerintah kabupaten lombok tengah yang belum memiliki sertifikat, dapat kami jelaskan bahwa aset tanah yang sudah disertifikatkan sebanyak 769 (tujuh ratus enam puluh sembilan) persil dart 1.662 (seribu enam ratus enam puluh dua) persil dengan nilai perolehan rp.248.468.461.410,00 (dua ratus empat puluh delapan milyar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah),” jelasnya.
Sedangkan, klaim terhadap aset pemda yang dilakukan oleh masyarakat dapat terjadi karena dokumen kepemilikan belum lengkap. Berbagai klaim tersebut diselesaikan melalui berbagai bentuk mediasi. Apabila perselisihan tidak terselesaikan maka diajukan melalui peroses peradilan. Terhadap beberapa asset tanah dan bangunan sekolah dasar (SD) yang dikuasai oleh perorangan, akan ditindaklanjuti dengan menerbitkan sim (surat ijin menempati) rumah dinas guru. Terkait dengan pengoptimalan aset pemerintah daerah yang berpotensi menghasilkan pad dan terbengkalai antara lain aerotel telah dilakukan pengumuman lelang sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tidak ada pendaftar/peminat (gagal lelang). Sedangkan terkait tanah pecatu menjadi kewenangan pemerintah desa. Jawaban ini sekaligus menjawab pertanyaan yang diajukan oleh fraksi partai golkar dan fraksi partai bulan bintang. Terkait pemilihan kepala desa tahun 2020 tidak menjadi muatan dalam pertanggungjawaban APBD 2019, namun dapat kami sampaikan informasi sebagai berikut, bahwa sesuai ketentuan dalam perda pelaksanaan pilkades, dilaksanakan pada tahun genap, saat ini telah sampai pada tahapan penetapan calon dan pengundian nomor urut. Tahap selanjutnya yang akan dilaksanakan yaitu kampanye, pemungutan suara dan pelantikan. Secara detail akan kami laporkan dalam pertanggungjawaban APBD 2020 tahun depan.
2. Fraksi Partai Golongan Karya, terkait dengan penertiban perizinan hotel-hotel dan bungalow dan penyelesaian masalah tanah di sekitar area Moto GP, dapat dijelaskan 10 bahwa pemerintah daerah berkomitmen dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif, salah satu upaya yang dilaksanakan adalah pendataan potensi perizinan dan non perizinan khususnya di kawasan wisata. Terkait penertiban pelaku usaha pariwisata hotel dan restauran yang belum memiliki izin, pemerintah daerah melalui dinas penanaman modal dan PTSP telah melakukan langkah-langkah persuasif melalui upaya-upaya pembinaan dan pengarahan kepada pemilik dan pengelola hotel dan restauran. Upaya penertiban belum dilaksanakan secara tegas menginggat lesunya fndustri pariwisata pasca bencana gempa tahun 2018, dan ditambah dengan pandemi Covid 19 pada semester pertama tahun 2020. Selanjutnya dapat kami jelaskan terkait dengan rendahnya kontribusi retribusi daerah terhadap capaian pad yang disebabkan karena beberapa jenis retribusi dengan target cukup signifikan tidak tercapai antara lain: Retribusi pelayanan kesehatan tidak tercapai khususnya yang bersumber dart pendapatan klaim jkn non kapitasi yang disebabkan karena kerlambatan realisasi klaim jkn oleh BPJS; Retribusi pelayanan pasar disebabkan karena tidak beroperasinya pasar renteng pasca kebakaran dan kontribusi pasarpasar umum lainnya yang belum optimal pengelolaannya; Retribusi parkir di tepi jalan umum yang belum optimal pengelolaannya, selain disebakan oleh belum adanya keputusan kepala daerah tentang penentuan titiktitik parkir sehingga masih banyak parkir liar swadaya yang dilaksanakan oleh masyarakat; Retribusi menara telekomunikasi disebabkan belum optimalnya penagihan oleh opd terkait kepada provider pemilik menara telekomunikasi pasca 12 dikeluarkannya keputusan mahkamah konstitusi yang menganulir tata cara perhitungan retribusi.
Sedangkan upaya yang dilakukan antara lain, lanjut Pathul adalah melakukan evaluasi, monitoring dan pengawasan terhadap realisasi penerimaan retribusi setiap bulan, dan bersama-sama dengan opd pengelola melakukan uji petik; Melakukan upaya penertiban atau penegakan bersama-sama dengan OPD Satpol PP, terutama terhadap wajib retribusi yang menunggak atas sewa toko/kios milk pemerintah daerah; Melakukan revisi peraturan daerah tentang retribusi jasa umum dan jasa usaha yaitu dengan melakukan peninjauan kembali tarif beberapa jenis retribusi daerah; jawaban ini sekaligus menjawab pertanyaan yang sama dari beberapa fraksi lainnya; Program peningkatan kapasitas bagi aparatur desa secara rutin dan berkala telah dilaksanakan pada program peningkatan aparatur desa di bpmd dengan berbagai materi pelatihan seperti perencanaan pembagunan desa, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan bumdes, administrasi desa dan lainnya; Bahwa di dalam rpjmd terdapat mist mendorong kemajuan ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat melalui penguatan struktur ekonomi, misi tersebut di implimentasikan melalui program tahunan dalam rkpd dan APBD. Beberapa program yang ditujukan untuk peningkatan produktivitas dan pengembangan usaha kecil, di antaranya program pengembangan kewirausahaan 14 dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah pada dinas koperasi dan ukm, dan program pengembangan lndustri kecil dan menengah pada dinas perindustrian dan perdagangan. Program tersebut berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan di kabupaten lombok tengah menjadi 13,63% di tahun 2019.
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, terkait dengan besarnya sisa kas dana bos sebesar rp.5.909.253.000, (lima milyar sembilan ratus sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dapat kami jelaskan bahwa sisa kas ini merupakan sisa kas dana bos afirmasi dan dana bos kinerja yang belum direausasikan karena keterlambatan pengiriman barang yang dipesan melalui aplikasi siplah (sistem informasi pengadaan sekolah) yang diatur dalam juknis pengelolaan dana bos afirmasi dan dana bos kinerja.
4. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, bahwa pengelolaan parkir di kawasan wisata belum menjadi sumber pad pemerintah daerah, karena tidak ada regulasi yang menjadi dasar untuk melakukan pemungutan parkir di kawasan tersebut, dan penyelenggaraan parkir dilakukan oleh masyarakat setempat. Terkait dengan kondisi pt lombok tengah bersatu, sampai dengan saat ini sedang dalam upaya untuk berfungsi kembali sebagai bumd melalui koordinasi dengan pihak terkait setelah mengalami persoalan hukum beberapa waktu lalu, dan telah diselesaikan melalui proses pengadilan. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan fraksi partai bulan bintang. Terkait kegiatan pekerjaan fisik yang dilaksanakan di akhir-akhir tahun anggaran, sebagian besar telah dilaksanakan di awal tahun anggaran namun masih terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan di akhir tahun anggaran, karena proses 16 perencanaannya dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama. Saran dan masukan terkait dengan pengelolaan pasar tradisional yang memperioritaskan pedagang yang sudah lama akan menjadi perhatian kami kedepannya. Terkait pemulihan target pad tahun anggaran 2020.
“Dapat kami jelaskan bahwa pemulihan berbagai sektor pembangunan bersifat linter dengan pemulihan covid-19, sehingga pemerintah daerah memprioritaskan pada pencegahan penularan covid-19 dan penanganan pasien yang dinyatakan positif. Apabila pandemi dapat diatasi maka pemulihan sektor-sektor lainnya akan dapat dilakukan kembali termasuk pemulihan target PAD,” terangnya.
5. Fraksi Partai Demokrat, mengklarifikasi pernyataan partai Demokrat terkait adanya selisih jumlah pendapatan yang disampaikan dalam pidato pengantar 17 perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beberapa waktu yang lalu sebesar rp.2.502.717.686,00, (dua milyar lima ratus dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), dapat kami jelaskan bahwa nilai realisasi lain-lain pendapatan yang sah yang digunakan sebagai dasar perhitungan total pendapatan oleh fraksi partai demokrat, seharusnya bukan sebesar rp.96.954.630.000, {sembilan puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) karena angka tersebut merupakan nilai anggarannya, tetapi sebesar nilai realisasi yakni sebesar rp.99.457.347.686,00 (sembilan puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), atau sebesar 102,58% (seratus dua koma lima puluh delapan persen) dart anggaran sebesar tersebut di atas. Sehingga data yang tersaji telah tepat 18 dan tidak terdapat ketidaksinkronan data dalam laporan yang kami sampaikan tersebut. Terhadap aset bangunan gedung yang banyak kosong pasca pindah ke gedung kantor bupati baru, direncanakan untuk dilakukan kerjasama pemanfaatan dengah pihak ketiga sebagai somber pendapatan asli daerah (PAD).
6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, jawaban atas pemandangan umum partai keadilan sejahtera, telah disampaikan pada jawaban pemerintah daerah di atas.
7. Fraksi Partai Bulan Bintang terkait dengan realisasi belanja operasional yang anggarannya masih banyak tersisa yang dapat dialihkan ke belanja modal, dapat dijelaskan sebagai berikut. Salah satu sebab terjadinya sisa anggaran adalah karena adanya penghematan saat pengadaan. Seluruh sisa anggaran dapat digunakan kembali untuk 19 belanja prioritas termasuk belanja modal melalut mekanisme perubahan APBD. Karena perubahan antar jenis belanja tidak dapat dilakukan sebelum perubahan APBD . Terkait anggaran untuk pengolahan data dan koordinasi penanggulangan kemiskinan telah dialokasikan melalui program pengembangan data informasi dengan kegiatan pengolahan, updating, analisis data dan statistik daerah pada dinas komunikasi dan informatika, program penanganan pengentasan kemiskinan daerah (TKPKD) pada badan perencanaan dan pembangunan daerah. Terkait dengan periodesasi jabatan kepala lingkungan, bahwa sesuai peraturan bupati lombok tengah nomor 52 tahun 2018 tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan, bahwa kepala lingkungan diangkat untuk masa bakti 5 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan berikutnya. 20
8. Fraksi Nasdem Perjuangan, pengelolaan fasilitas layanan dasar masyarakat seperti jaringan infrastruktur air bersih, persampahan, kebersihan dan kesehatan, terus dilakukan pembenahan melalui berbagai dukungan program sektoral maupun lintas sektor. (wan)
