LOMBOK TENGAH, SUARANUSA- Kegiatan reses atau serap aspirasi warga masyarakat sesuai Dapil saat ini mulai digelar oleh DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Salah seorang DPRD Loteng Fraksi PKS, H. Ahmad Supli, SH, Dapil Praya – Praya Tengah menggelar Reses di Dusun Bebie Timuk, Desa Mekar Damai Kabupaten Loteng, NTB, Selasa malam (10/11).
Meski diguyur rintik hujan, namun tidak menghalangi kewajiban H. Ahmad Supli, SH, untuk tetap menyerap aspirasi warga. Dikarenakan, reses merupakan kewajiban bagi tiap anggota Dewan yang telah diatur undang-undang.
Salah seorang warga Dusun Bebie Timuk, yakni Ikhlasudin meminta agar H. Supli memberdayakan para janda di Dusun Bebie Timuk dengan memberikan bantuan modal usaha.
“Ini aspirasi dari para janda. Ibu-ibu ini meminta saya mewakili mereka agar diberikan bantuan modal usaha,” kata Ikhlasudin.
Selain itu, pihaknya juga meminta agar diberikan bantuan berupa hewan ternak sapi untuk nantinya dikelola warga Dusun Bebie Timuk. Permintaan tersebut sangat berdasar. Dikarenakan sebagian warga banyak yang memelihara hewan ternak. Sehingga sangat tepat untuk diberikan bantuan berupa hewan ternak sapi.
“Kami di sini banyak yang pelihara hewan ternak. Semoga kami diberikan bantuan hewan sapi untuk nantinya kami pelihara bersama,” jelasnya.
Sementara, ketua Remaja Bebie Timuk, yakni Kholidi, berharap anggota Dewan lebih sering turun di tengah masyarakat. Mengingat, banyak keluh kesah yang yang ingin disampaikan. Tidak hanya saat reses saja.
“Kita minta anggota dewan lebih sering turun di tengah masyarakat agar segala keluh kesah masyarakat didengarkan dan diperjuangkan,” ungkapnya.
Menjawab berbagai permintaan dan keluh kesah warga, H. Ahmad Supli menjelaskan bahwa pihaknya telah memprogramkan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). WRSE ini merupakan program bantuan modal usaha untuk para janda yang ditinggal mati dan memiliki tanggungan anak yatim.
“Kalau di sini ada janda yang sesuai kriteria maka InsyaAllah nanti kita masukkan dalam program WRSE ini,” terangnya.
Terkait permintaan warga yang mengusulkan hewan ternak sapi, pihaknya menyarankan agar sebelum program tersebut direalisasikan. Terlebih dahulu membuat kelompok dan menyiapkan segala keperluan demi berkembangnya sapi yang dipelihara tersebut.
“Mulai dari pakan harus dipersiapkan. Jangan sampai begitu hewan ternaknya ada kemudian pakannya tidak terjamin,” tutur Dewan dua periode itu.
Pihaknya mengaku bahwa sebagai anggota dewan sudah seharusnya turun ke tengah masyarakat untuk mendengarkan segala keluh kesah dan keinginan masyarakat.
“Apalagi kegiatan reses ini merupakan kewajiban bagi setiap dewan yang sudah diatur dalam undang-undang. Saya wajib turun ke tengah masyarakat. Bahkan meski tidak reses, saya sering silaturahmi dengan masyarakat,” pungkasnya. (wan)
