Lombok Timur, suaranusa – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Barisan Pemuda Nusantara Kabupaten Lombok Timur menyoroti berakhirnya jabatan 272 kepala daerah dari , dimana tahap pertama ada sebanyak 101 kepala daerah akan mengakhiri masa jabatan.
Sedangkan penjabat kepala daerah akan mulai bertugas pada pertengahan Mei 2022 dengan jumlah 101 untuk memimpin di 5 provinsi, 6 kota, dan 3 kabupaten. Tahun depan lebih banyak lagi, termasuk Bupati Kabupaten Lombok Timur ada 171 kepala daerah yang habis masa jabatan, 17 di antaranya merupakan gubernur, termasuk Gubernur NTB dengan total, 272 jabatan yang akan lowong tersebut bakal diisi mulai bulan depan
Ketua DPD Barisan Pemuda Nusantara
Saparwadi mengatakan Penjabat kepala daerah kali ini sungguh punya arti tersendiri.
,”Kalau penjabat sebelumnya biasa menjabat dalam hitungan bulan, kali ini tahunan, bahkan sampai 2,5 tahun. Mereka juga punya kekuasaan besar, kewenangan besar, dan tentu saja berpotensi mengusung atau dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan besar. Karena itu, pemerintah mesti cermat, tak boleh main-main dalam memilih penjabat kepala daerah, “ucapnya dalam diskusi ‘yang bertema Penjabat Kepala Daerah: Antara Daulat Rakyat dan Keserentakan Jadwal Pilkada, pada Jum’at (29/4/2022) sore.
Menurutnya bahwa penjabat yang diangkat, selain harus steril dari kepentingan politik, juga mesti punya kapasitas dan kapabilitas sebagai pemimpin daerah karena publik tidak ingin para penjabat kepala daerah hanya membawa kepentingan elite kekuasaan untuk mengamankan kepentingan politik menuju Pemilu 2024.
, “Amat tidak elok jika mereka bukannya memperjuangkan kesejahteraan rakyat di daerah, tetapi malah ikut campur dalam urusan elektoral. Jangan pula penjabat yang ditunjuk karena proses yang culas. Publik trauma dengan masih banyaknya praktik jual-beli jabatan yang diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi., “ujarnya.
Karena itu Saparwadi meminta Menteri dalam negeri mendengarkan aspirasi masyarakat agar penjabat terpilih punya legitimasi kuat.
,”Dengan begitu, mereka bisa bekerja maksimal dalam melayani rakyat. Ia meminta agar pemilihan penjabat kepala daerah dilakukan secara selektif. memenuhi kualifikasi, berintegritas, dan memahami kondisi riil pembangunan daerah yang akan dipimpinnya, Sehingga bisa langsung tancap gas melakukan kerja-kerja buat rakyat di daerahnya,”paparnya.
Jadi menurut Wadik yang tepat untuk menjadi penjabat adalah Sekretaris Daerah (Sekda) di masing-masing daerah.
,”Sekda Provinsi pimpinan tinggi madya dan Sekda kabupaten Pejabat Pratama sangat layak memimpin daerah, langkah tersebut perlu dilakukan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah dan demi kesuksesan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024..Opsi Penjabat kepala daerah diisi langsung oleh sekda sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melaksanakan program pembangunan nasional, pelayanan publik, serta kesuksesan persiapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024,” terangnya.
Ditambahkan oleh Sekretaris Bapera Lotim, Paisal Pajri bahwa penjabat kepala daerah yang nantinya dipilih harus sudah menguasai kebutuhan dari daerah yang akan dipimpinnya.
,”Jangan setelah menjabat, baru mempelajari lagi dari nol daerah yang dipimpinnya. Ingat, sekarang rakyat butuh pemulihan ekonomi yang super cepat dari dampak Covid-19,”ucapnya.(SN.02)
