Lombok Tengah, suaranusa – Sejumlah pemilik lahan yang berada di kawasan KEK The Mandalika, Lombok Tengah, NTB kembali melakukan aksi pemagaran dan penanaman.
Aksi ini merupakan buntut dari kekesalan pemilik lahan yang hingga saat ini belum adanya kejelasan dan titik terang dari pihak ITDC terkait penyelesaian lahan warga tersebut.
Juru bicaara Pejuang lahan KEK Madalika , M Samsoel Qomar mengatakan bahwa apa yang dilakukan warga pemilik lahan tersebut merupakan timbal balik dari sikap dan tindak tanduk pihak ITDC selama ini, yang menurutnya seakan akan tak serius dan bekerja setengah hati dalam setiap program pertemuan dala proses penyelesaian lahan KEK the Mandalika bersama wara pemilik lahan.
,”Mereka warga pemilik lahan ini sudah muak atas janji janji pihak pengembang untuk membayar namun selama ini hanya omdo alias omong kosong semata,”ketusnya Senin (31/10/2022)
Menurut bahwa peristiwa pemagaran yang dilakukan sejumlah besar pemilik lahan ini, bisa saja terus berlanjut karena warga kecewa dengan sikap ITDC yang memberi harapan palsu, bagaimana tidak sudah berkali kali Satgas di bentuk dan dilakukan mediasi pertemuan penyelesaian, namun apa yang terjadi pertemuan tersebut hanya menghasilkan kebingungan tanpa ada kesimpulan dan titik temu dalam perjuangan warga guna secepatnya lahan mereka di bayarkan.
Beberapa warga pemilik lahan yang melakukan protes terhadap pihak pengembang dengan melakukan pemagaran lahan miliknya seperti :
1. H ahmad Bin Nursiwan, 25.550 m2
2. Sri Juliiahandayani ,, 8.352 m2
3. Migarse dan Nate alias Amaq Labak , 1.969 m2
4 . Aman Yasin , 13.500 m2
5. Amaq Bengkok 13.707 m2
,”Ada sekitar 340 hektar dari 1700 hektar yang di klaim HPL belum di selesaikan pembayarannya, dan itu sesuai hasil satgas yang diketuai Kesbangpoldagri. Sehingga kita minta di segerakan solusinya, silahkan mereka yang di atas yang pikirkan warga menunggu saja tapi jangan janji palsu terus”tegasnya
.
Selain itu ungkapnya bahwa harapan harapan warga pemilik lahan saat ini meminta kepada Pemerintah Daerah Lombok Tengah dan Pemprov NTB untuk memberikan dukungan kepada warga agar persoalan lahan ini dapat segera diselesaikan tahun ini.(SN.01)
