Mataram, suaranusa – Bahas Nota Perjanjian Hibah Dana (NPHD) persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 mendatang, Bawaslu sambangi Walikota Mataram, pada Rabu (27/9/2023)
Para komisioner Bawaslu Kota Mataram disambut langsung oleh Walikota,H. Mohan Roliskana, bersama Sekretaris Daerah, H. Lalu Alwan Basri. dan Kepala Badan Kesbangpol, M Zarkasyi.
Ketua Bawaslu, Muhammad Yusril, menyampaikan bahwa pentingnya pertemuan lembaga pengawas Pemilu dengan Pemerintah Kota Mataram, diantaranya membahas soal nota perjanjian dana hibah Pilkada yang sebentar lagi harus di teken oleh kedua instansi tersebut.
“Selain soal NPHD, Bawaslu Kota Mataram juga berharap pemerintah Kota Mataram aktif menyikapi maraknya pemasangan APS yang bermuatan unsur kampanye dan APS yang tidak sesuai dengan tempatnya,” ucapnya.
Sementara itu, Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana memberikan dukungan terhadap kerja-kerja pengawasan Bawaslu Kota Mataram. Termasuk soal kesepahaman nota perjanjian hibah dana Pilkada dan maraknya APS berseliweran di beberapa titik lokasi yang dilarang.
,”Pemerintah Kota Mataram akan memberikan dukungan terhadap suksesi Pilkada, termasuk soal anggaran.” ungkapnya.
Sementara itu terhadap aktifitas pemasangan APS yang tidak sesuai tempat, Ia sampaikan pihaknya sudah melakukan penertiban melalui tim satgas.
,”Pemerintah Kota Mataram melalui tim satgas, sudah menertibkan beberapa APS yang salah tempat. Kami berharap estetika kota harus kita jaga bersama,” tambahnya.
Menjadi catatan bahwa di Kota Mataram Peraturan Walikota No 11 Tahun 2023 tentang pengendalian pemasangan alat peraga sosialisasi pemilu dan Pilkada tahun 2024 menjadi dasar tim satgas pemerintah Kota Mataram melakukan penertiban terhadap APS yang melanggar.(SN.01)
