Mataram, suaranusa – Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud, meminta tidak boleh terjadi kesalahan kekeliruan terhadap logistik, termasuk ada pengalaman dimana salah satu calon DPRD Provinsi tidak muncul di surat suara.
Hal tersebut disampaikan dalam rakor logistik yang dihadiri oleh ketua, anggota, dan Sekretariat KPU NTB, dan KPUD Kabupaten Kota se -NTB, Kamis (26/10/2023).
Karena Ia berharap rakor ini harus menjadi momen untuk memastikan seluruh proses perencanaan dan pengadaan logistik tepat waktu, tepat jenis dan tepat manfaat.
Terakhir pihaknya mendorong agar KPU Kabupaten/Kota agar segera melaksanakan penandatanganan NPHD dengan pemerintah daerah.
Senanda dengan Suhardi, Kadiv Hukum Pengawasan KPU Provinsi NTB Yan Marli menekankan agar progres NPHD di masing-masing Kabupaten/Kota segera dilaksanakan paling akhir pada bulan Oktober ini karena ada wacana jadwal pilkada akan dimajukan ke bulan September.
Selain itu jika Pilpres lebih dari dua paslon dapat terjadi dua putaran, dampaknya akan terjadi irisan tahapan antara Pileg dengan Pilkada 2024.
Oleh karena itu ia meminta Kabupaten/Kota untuk memetakan program kerja prioritas ditambah dengan sengketa hasil yang membutuhkan 45 hari. Maka hampir pasti irisan tahapan tak dapat dielakan.
Lain hal dengan Yan, Kadiv Perdatin KPU Provinsi NTB H. Syamsuddin mengatakan masalah yang muncul adalah seperti jumlah Logistik yang banyak, telak geografis, waktu produksi dan distribusi dari penyedia serta distribusi dari Gudang KPU Kabupaten/Kota sampai ke TPS dengan keadaan cuaca yang curah hujan.
,”Gudang Logistik harus diperhatikan dengan baik spesifikasinya”, ujarnya
Menyambung H. Syam, Kadiv Teknis KPU Provinsi NTB, Zuriati, meminta Issu gudang seperti bagaimana sistem pengamanan di gudang, bagaimana kalau ada gudang yang tidak tahan dengan cuaca ekstrim.
,”Oleh karena itu harus diantisipasi dari awal, segera koordinasi dengan BMKG untuk komunikasi intensif untuk mengamati cuaca,” paparnya
Tarakhir Kadiv Sosdiklih Parmas KPU Provinsi NTB Agus Hilman, meminta Proses transformasi informasi kepada publik tentang pengadaan logistik harus segera disampaikan agar tidak terjadi ketimpangan informasi.
, “Ini bagian kita menghindari berita-berita hoax tentang perencanaan logistik proses produksi, dan distribusi”, imbuhnya.(SN.01)
