Mataram, suaranusa – Kapolda NTB, Irjen Pol. Raden Umar Faroq, mengingatkan seluruh anggota Polri, untuk selalu berpegang pada netralitas.
,”Netralitas Polri adalah kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,” ucapnya dalam rapat koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Rakor Gakkumdu), Jumat (6/9/2024).
Karena itu menurutnya pihaknya harus benar-benar memastikan bahwa tidak ada anggota yang terlibat dalam politik praktis.
Selain itu diingatkan pula terkait dengan pentingnya netralitas ASN dan penyelenggara pemilu, pun kewaspadaan terhadap potensi intoleransi dan kerusuhan massal.
,“Semua elemen, termasuk aparat negara, harus menjaga netralitasnya. Kita juga harus siap menghadapi ancaman yang bisa menggangu keamanan dan ketertiban, seperti narkopolitik dan aliran dana gelap dari tim sukses,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut Jendral bintang dua ini juga menekan pentingnya kerjasama, antara unsur Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Polri dan Kejaksaan.
,“Persepsi dan pola penanganan tindak pidana pemilu harus disamakan. Ini penting agar kita bisa menjalankan tugas dengan efektif, dan memastikan pelanggaran pemilu bisa ditindak sesuai dengan aturan,” jelasnya.
Karena itu maka penting pula terkait dengan peningkatan kompetensi anggota Sentra Gakkumdu.
,“Kita harus terus mengasah kemampuan, terutama dalam memahami dan menguasai peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pelanggaran pemilu dapat dihadapi dengan cepat dan tepat,” tegasnya
Selain itu, Irjen Umar juga menyampaikan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB akan dilaksanakan pada 27 November 2024 dan semua punya tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaannya berjalan tanpa gangguan dan penuh dengan kejujuran.
Lebih lanjut, Perwira Tinggi (Pati) Polri itu menyoroti tantangan besar yang dihadapi masyarakat di era “post-truth”, dimana kebohongan sering kali dianggap sebagai kebenaran.
,“Dalam menghadapi Pemilu 2024, kita harus memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Jangan sampai kebohongan yang disebarkan lewat kampanye hitam, politik identitas atau isu hoaks mempengaruhi proses demokrasi kita,” pungkasnya.(SN.01)
