Mataram, suaranusa – Minat masyarakat untuk menjadi anggota Kelompok Penyenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kota Mataram pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, masih minim.
Dimana untuk di Kota Mataram kebutuhan jumlah anggota KPPS yaitu sebanyak 4.067 yang tersebar di 581 TPS.
Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM,KPU Kota Mataram, Muslim Syuaib mengatakan bahwa saat ini KPU Kota Mataram tengah melakukan rekrutmen anggota KPPS l dan akan berakhir hingga nanti pada 28 September 2024 mendatang.
,” Yang jadi persoalan ini, kita khawtir juga karena kita membutuhkan KPPS itu mencapai 4.067 sementara itu yang mendaftar sampai saat ini sangat minim,” ucapnya dalam rakor persiapan pembentukan anggota kelompok penyenggara pemungutan suara (KPPS) pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB serta walikota dan wakil walikota mataram tahun 2024 Jum’at (20/9/2024).
Menurutnya bahwa hasil uptude terakhir saat ini bahkan ada beberapa kelurahan yang belum ada pendaftarannya sama sekali.
,”Seperti misalnya Monjok Barat, Gomong, bahkan Karang Pule yang banyak TPS nya belum ada yang daftar, bahkan di kelurahan lainnya pendaftarnya sampai belasan,” terangnya.
Diakuinya bahwa pendaftaran anggota KPPS tidak hanya terkait dengan masyarakat saja,namun yang menjadi kendala yang dihadapi adalah terkait dengan surat keterangan kesehatan dan kesehatan dari calon.
,”Soal kesehatan ini menjadi kendala di seluruh Indonesia terkait surat kesehatan karena tidak hanya surat kesehatan saja dari puskesmas atau klinik,namun juga hasil pemeriksaan kolesteol dan gula darah,”bebernya.
Terkait hal itu,pihak KPU Kota Mataram lanjutnya bahwa telah melakukan koordinasi dengan dinas Kesehatan bahwa surat keterangan kesehatan tetap di bayar karena sudah ada perwalnya dan dengan adanya biaya ini dianggap oleh masyarakat sangat memberatkan, namun beberapa daerah lain di NTB ada yang menggrartiskan nanun pemeriksaan kolesteol dan gula darah tetap bayar.
,”Kita berharap Kota Mataram juga minimal surat keterangan di gratiskan atau ada solusi lain yang bisa kita lakukan bersama,” ungkapnya.
Hal ini menurutnya bisa menjadi solusi agar jumlah anggota KPPS yang masih sangat minim bisa terpenuhi agar pemilukada bisa sukses.
Karena kalau rekrutmen anggota KPPS tidak bisa termenuhi dengan jumlah minimal tujuh orang per TPS, malka akan ada langkah alternatif lainnya yaitu penunjukan langsung oleh PPS.
,”Ini kita khawatirkan menjadi celah bagi calon yang kalah untuk mengugat pelaksanaan pilkada kalau anggota KPPS nya di tunjuk langsung,” pungkasnya.
Rakor sendiri diikuti oleh pemerintah Kota,Canat dan Lurah se Kota Mataram,Bawaslu, TNI dan Polri.(SN.01)
