Lombok Tengah, suaranusa – Kegiatan Khasanah Ramadhan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari bank NTB menuai kritikan dari Pro Jokowi (Projo) NTB.
Sekretaris ProJo Loteng, M.Saufi Maula Anjani.SH.MH menilai kegiatan Khasanah Ramadhan tidak masuk dalam point indikator pengentasan angka kemiskinan. Malah hanya bersifat serimonial semata dan motiv bisnis tertentu, Sementara efek domino ke visi misi NTB nol.
“Ini perlu dibenahi. Sehingga bisa mengikuti visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur,” kata Saufi yang juga Ketua LBH Pepadu Keadilan NTB.
Artinya lanjut Saufi, pemenfaatan dana CSR di gunakan untuk sektor kesehatan, infrastruktur dan lain-lainnya yang merupakan point-point indikator turunnya angka kemiskinan.
“Bukannya digunakan untuk kegiatan khasanah Ramhdan. Jadi kami minta penggunaan dana CSR dari Bank NTB untuk kegiatan tersebut agar dipertimbangkan kembali, sebelum seluruh jajaran Direksi Bank NTB di evaluasi,” ujar Saufi yang juga sebagai deklarasi tim hukum 99 Iqbal-Dinda.
Untuk itu, pengelolaan dan CSR baik melalui mekanisme sponsorship terkait dengan kegiatan serimonial sudah saatnya di evaluasi, Mengingat akses terhadap dana CSR harus tepat sasaran dan mengikuti visi misi Kepala Daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
“Selama ini pengelolaan CSR dilakukan dengan pola-pola konvensional yang tidak ada hubungannya dengan visi misi kepala daerah. Sehingga pada rezim kali ini kami minta pengelolaan CSR bisa diarahkan sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB,” tungkasnya.(SN.Red)*
