Dalam acara kunjungan kerja oleh rombongan BKKBN Bandung ke Lombok Tengah (Loteng) mendapat sambutan hangat dari Asisten II, Ir. H. Nasrun, M.M beserta jajaran di kantor Bupati Loteng. Pertemuan dalam rangka study banding itu pun berlangsung di ruang rapat utama kantor Bupati Loteng, Selasa, (09/04).
Asisten II, Ir. H. Nasrun, M.M, dalam pertemuan itu menjelaskan tentang Loteng. Ia menjelaskan bahwa Loteng terbagi atas 12 Kecamatan, 127 desa, dan 12 kelurahan. Untuk kecamatan sendiri dibagi menjadi 3 zona. Zona pertama, zona Aiq Meneng (Air Jernih) yang meliputi kawasan Batukliang, Batukliang Utara, dan Kopang dengan sektor pertanian. Kemudian zona kedua yaitu zona Tunjung Tilah (Teratai Indah) yang meliputi kawasan Praya, Jonggat, Praya Tengah, dan Janapria dengan sektor perdagangan. Ketiga, zona Empak Bau (Tangkap Ikan), yang meliputi kawasan Mujur, Praya Timur, dan Praya Barat dengan sektor perikanan.
Potensi Loteng pada sektor pariwisata yang didukung sektor pertanian, perdagangan, dan perikanan diharapkan bisa menjadi stimulus kunjungan wisatawan. Ia juga berharap dengan kehadiran rombongan BKKBN dari Bandung bisa membantu mempromosikan pariwisata Loteng. “Nanti para rombongan dari Bandung bisa berkunjung ke Kuta Lombok sekalian Liburan dan menikmati keindahan Loteng,” pintanya.
Dijelaskannya juga jumlah penduduk di Loteng sekitar 1 juta 400 lebih dengan luas 1.208,39 hektar. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, Loteng memprogramkan desa siaga untuk KB. Salah satu desa yang sudah menjalankan program tersebut adalah desa Jango yang ada di Kecamatan Janapria Loteng. “nanti bapak dan ibu kami ajak berkunjung sekalian belajar dari program yang sudah kami terapkan di sana,” jelasnya.
Kemudian, Kepala Dinas PLT BKKBN Kota Bandung, dalam hal ini Endang Komalasari menyampaikan rasa terima kasih atas segala bentuk sambutan kepada dirinya dan rombongan dari BKKBN Bandung. Ia juga menjelaskan bahwa kota Bandung terdiri dari 30 Kecamatan, 151 Kelurahan, kemudian mempunyai 30 kampung KB. Kebetulan kampung KB di bentuk oleh Provinsi dengan SK Lurah. Pembentukan kampung KB sendiri dibentuk pada tahun 2018.
“Karena kampung KB masih dalam tahap pembentukan, maka kami berkunjung ke Loteng dengan tujuan mempelajari proses pengembangan. Kami juga belum punya payung hukum, dan kami harap di Loteng bisa belajar dan diberikan solusi sehingga program kampung KB bisa kami terapkan dengan maksimal,” pungkasnya. (ces)
