Lombok Tengah, suaranusa – Sebagai bentuk upaya TNI untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi terjadinya bencana alam, Kodim 1620/Loteng menggelar sosialisasi pembinaan masyarakat tanggap bencana TA. 2021 di aula Kantor Camat Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (17/11/21).
Sosialisasi kali ini mengangkat tema bersama TNI meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi terjadinya bencana alam.
Dalam hal ini Kodim 1620/Lombok Tengah, menggunakan pendekatan yang spesifik melalui suatu prosedur “Geostrategi” yang baik, salah satunya adalah melalui kegiatan Bakti TNI.
Dimana kegiatan tersebut merupakan salah satu program kerja kodim 1620/Loteng dalam upaya mitigasi untuk menciptakan masyarakat yang tanggap bencana, karena bencana alam tidak dapat di hindari, namun dampaknya dapat diminimalisir.
Secara umum, mitigation plan dilakukan untuk menyamakan persepsi bahwa pengembangan kawasan pariwisata, khususnya destinasi wisata alam, tidak dapat dipisahkan dari mitigasi bencana.
Lewat bakti TNI sebagai salah satu metode Pembinaan Teritorial (Binter), merupakan sarana yang dinilai efektif untuk mendukung tugas pemberdayaan wilayah pertahanan di darat, sehingga penyelenggaraannya perlu lebih dioptimalkan.
Oleh karena itu, guna terwujudnya optimalisasi penyelenggaraan Bakti TNI, maka rumusan upaya dan langkah kerjasama lintas sektoralal TNI dengan Departemen/Non Departemen mutlak untuk dapat dilakukan, sehingga kegiatan Bakti TNI sebagai upaya TNI AD untuk membantu pemerintah dapat terlaksana dengan baik.
Komandan Kodim 1620/Loteng, Letkol Inf. I Putu Tangkas Wiratawan, S. IP., menjelaskan, Kodim sebagai badan pelaksana Korem yang bersifat kewilayahan, menyelenggarakan binter secara terus menerus guna mewujudkan sasaran binter dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas.
“Penanggulangan bencana bukan hanya melibatkan unsur TNI-Polri dan pemerintah saja, namun perlu keterpaduan semua pihak untuk dapat memberikan rasa aman dan meningkatkan kembali kesejahteraan masyarakat, dengan demikian aparat kewilayahan memiliki peran penting sebelum selama dan sesudah bencana itu terjadi,” ucapnya.
Menurutnya bahwa kegiatan mitigasi bencana dapat dimulai dari unit terkecil, yaitu individu.
Oleh karena itu, Dandim mengatakan bahwa kolaborasi antara semua pihak sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi.
Di sisi lain, pariwisata juga berpotensi menimbulkan konsekuensi serius terhadap kondisi ekologi. Hal ini didasarkan pada kegiatan wisata yang umumnya dikelola secara masif tanpa memperhatikan keberlanjutan ekologi.
Selain itu, pengembangan kawasan pariwisata secara masif tanpa menyiapkan mitigasi bencana dapat berkonsekuensi pada meningkatnya risiko atau potensi dampak kerugian dan korban akibat bencana pada masa mendatang.
“Hal krusial yang perlu dilakukan adalah mengubah pola pikir masyarakat menjadi masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana. Usaha ini bisa dimulai dengan mengidentifikasi potensi bencana di sekitar kita,” ungkapnya.
“Setelah itu, kita perlu mengetahui langkah awal yang harus dilakukan sebelum bencana terjadi, ketika, dan setelah bencana terjadi. Karena hal inilah yang berpeluang besar membantu penyelamatan dan perlindungan diri,” imbuhnya.
Sementara itu Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kapten Inf. A. A. Gede Rai Budiana, mengatakan bahwa Kodim sebagai Komando Kewilayahan berfungsi membina aspek Geografi, Demografi, dan Kondisi Sosial, dimana bencana merupakan tantangan yang harus di hadapi.
“Kegiatan semacam ini merupakan bentuk pembinaan agar masyarakat bisa tanggap terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya bencana alam di lingkungan sekitar kita,” ucapnya.(SN.red)
