Lombok Tengah, suaranusa – Badan anggaran (Banggar) bacakan laporan hasil pembahasan terhadap nota keuangan dan rancangan dan Perda APBD Lombok Tengah tahun 2022 pada, Selasa (30/11/2021.).
Laporan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, M.Tauhid S.Ip.
Sidang dihadiri oleh Bupati Lombok Tengah, HL.Pathul Bahri S.Ip, Sekda Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya ST.MT dan hampir seluruh kepala OPD se-Lombok Tengah.
Laporan badan anggaran yang dibacakan oleh juru bicara Banggar, H.Muhalip S.H di hadapan hampir seluruh anggota DPRD dan anggota forkopimda yang hadir dalam rapat paripurna tersebut:
Laporan badan anggaran dewan perwakilan rakyat daerah Kab. Lombok Tengah terhadap hasil pembahasan nota keuangan dan ranperda tentang APBD kabupaten Lombok tengah pada tahun anggaran 2022
Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pendapatan pemerintah pusat sangat tergantung pada peningkatan produksi barang dan jasa, Yang menjadi sumber pemerintah PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPH (Pajak Penghasilan).
Sedangkan pendapat pemerintah provinsi sangat tergantung dari sektor transportasi berupa kepemilikan kendaraan (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), pengguna bahan bakar (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor).
Selain sektor transportasi, pendapatan pemerintah provinsi juga bersumber dari pajak rokok dan air permukaan
Sedangkan pendapatan pemerintah kabupaten/kota sangat tergantung dari kunjungan wisatawan, karena wisatawan akan menginap di hotel dan makan di restoran.
Dan lazimnya, pada daerah yang kunjungan wisatawannya tinggi, harga tanahnya cenderung tinggi, sehingga pendapatan PBB dan BPHTB juga cenderung tinggi.
Karena itu, jika diperhatikan secara cermat, beberapa kabupaten/kota
yang memiliki pad tinggi di indonesia adalah daerah dengan karakteristik ibu kota, pusat bisnis atau daerah tujuan wisata.
Ketiganya memiliki persamaan, yaitu tingkat kunjungan wisatawan (baik dalam negeri maupun luar negeri) yang cenderung tinggi.
Daerah ibu kota menikmati “privelege” atau keistimewaan sebagai tujuan/kunjungan kerja daerah disekitarnya, begitu pun pusat bisnis menikmati posisinya sebagai kunjungan banyak pihak dari pelaku bisnis, juga sebagai jalur dagang; sedangkan daerah wisata memiliki destinasi wisata yang memancing minat para pelancong untuk datang berkunjung.
Kontribusi sektor non pariwisata bagi pendapatan asli daerah sangat rendah, karena sebagian besar pajaknya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Sedangkan peningkatan sektor pariwisata akan berdampak langsung bagi peningkatan pendapatan asli daerah.
Kabupaten Lombok Tengah memiliki potensi seperti daerah-daerah lainnya yang telah lebih dahulu maju dalam mengembangkan sektor pariwisata, karena itu transformasi struktural perekonomian lombok tengah perlu dilakukan dengan meningkatkan persentase kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah dimana sektor pariwisata mampu menopang hampir 30% perekonomian daerah.
Adapun di kabupatenLombok Tengah kontribusi sektor pariwisata masih dibawah 1,5%. untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata di Lombok Tengah, pemerintah daerah perlu memberikan effort yang lebih intens karena Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mandalika dengan motogp-nya hanyalah trigger atau pemicu, bukan segala-galanya.
posisi mandalika sebagai kawasan khusus mesti dioptimalkan sebagai momentum kebangkitan ekonomi Lombok Tengah, khususnya sektor pariwisata. untuk mewujudkan hal tersebut, maka Lombok Tengah mesti menjadi daerah yang ramah investasi.
Kendala lahan, kondusifitas keamanan daerah, dan peningkatan sumber daya manusia menjadi persyaratan kunci dalam meningkatkan pariwisata. disamping itu, integrasi kawasan yang menyediakan paket lengkap antara destinasi pariwisata dengan sarana perdagangan, oleh-oleh, kuliner, dan hiburan perlu untuk dipertimbangkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang.
momentum bangkitnya pariwisata daerah melalui perhelatan WSBK dan Motogp, jangan sampai hanya dinikmati oleh sekelompok orang, sedangkan penduduk lokal hanyalah menjadi penonton Mandalika dengan Motogpnya bukanlah “malaikat penyelamat” yang akan menyelesaikan semua problem perekonomian Lombok Tengah.
Motogp adalah industri yang punya kalkulasi untung dan rugi, Motogp adalah entitas bisnis yang bertujuan mencetak laba. pemerintah perlu menjaga ritme pertumbuhan ekonomi yangs ustainable/berkelanjutan, dengan memberikan effort yang lebih, membangun dari bawah, membangun manusia lombok tengah agar bisa mengikuti ritme dan deru Motogp sebagai penduduk lokal, warga.
Lombok Tengah jangan hanya menjadi “tenaga kerja kasar” ditengah kemewahan yang ada. hadirin sidang dewan yang berbahagia, berkat kesungguhan dan komitmen yang tinggi antara badan anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah dengan pemerintah daerah melalui pimpinan dan seluruh jajaran tim anggaran pemerintah.(SN.03)*
