Mataram, suaranusa – Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram,Agung Utama Muchlis, mengatakan bahwa hingga bulan Desember 2024 data keaktifan peserta BPJS Kesehatan di NTB sebesar 79 persen.
Menurutnya bahwa angka keaktifan peserta 79 persen itu di atas batas capaian UHC (Universal Health Coverage) yang berada di 75 persen, dan kedepannya akan dinaikkan ke 80 persen keaktifannya sedangkan untuk cakupannya sebesar 99,60 persen.
Dimana angka cakupannya besar yaitu 99,60 persen namun angka keaktifannya berkurang diantaranya adanya pengurangan disegmen PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) yang dibayarkan oleh pemerintah pusat karena validasi data dan juga adanya badan usaha yang pailit.
“Biasanya kita turun keaktifan karena ada pengurangan disegmen PBI JK yang dikurangi oleh pemerintah pusat,” ucapnya Kamis (19/12/2024).
Disebutkannya pengurangan keaktifan peserta disegmen Penerima Bantuan Iurangan Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dibayar oleh pemerintah pusat karena dilakukan vallidasi.
“Jadi banyak penyebabnya diantaranya data tidak valid di dukcapil pusat sehingga berkurang jumlah kepesertaan di kabupaten atau Kota,” ungkapnya.
Karena itu lanjutnya terkait dengan PBI JK yang dibayar oleh pemerintah pusat tersebut, upaya yang dilakukan oleh pihaknya melakukan sinergi dan koordinasi antara BPJS Kesehatan, Dinkes, Dukcapil dan Dinas Sosial.
Langkah ini dilakukan untuk mencari dan mendata masyarakat yang belum mendapatkan atau menjadi peserta BPJS Kesehatan.
“Kita verifikasi ulang data yang tidak valid tadi dan kalau tidak betul kita daftarkan lagi,” pungkasnya.
Bahwa target keaktifan peserta BPJS Kesehatan diwilayah kerjanya di tahun 2024 ini di angka 85 persen.
UHC seluruh segmen tanpa terkecuali.
proporsinya ada masing PBI Mandiri PBPU Pemda, biasanya turunnya keaktifan karena ada pengurangan disegmen PBI JK yang dikurangi oleh pemerintah pusat.
“Pemerintah pusat yang mengurangi itu banyak sebab data tidak valid di dukcapil pusat sehingga berkurang jumlah kepesertaan secara kabupaten atau Kota, itu yang menyebabkan angka keaktifan upayanya harus sinergi BPJS Lesehatan, Dinkes, Dukcapil dan dimas sosial 79 persem itu di atas UHC yaitu 75.
cuma akan dinaikkan ke 80 persen
sedangkan cakupannya 99 persen.
“Dari keaktifan peserta itu ada dirata rata target kita tahun ini paling tidak 85 persen,” ucapnya Kamis (19/12/2024).
Menurutnya untuk mencapai target tersebut pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah diwilayah kerja BPJS Kesehatan Mataram yaitu, Pemkot Mataram, Pemda Lombok Barat dan Pemda Lombok Utara
“Alhamdulillah pemda diwilayah kerja kami serta provinsi mendukung penuh agar seleruh masyarakatnya ter-cover menjadi peserta BPJS Kesehatan,” terangnya.(SN.01)
