 |
| Apriadi Abdi Negara |
LOMBOK TENGAH (SUARANUSA),
Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendorong Dinas Sosial (Dinsos) agar melakukan pengawasan terkait penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Sekretaris APKLI Loteng, Apriadi Abdi Negara, meminta kepada Dinsos Kabupaten Loteng dan Provinsi untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran BPNT. Dikarenakan, berdasarkan hasil investigasi dan pengaduan masyarakat yang ia terima, ditemukan dugaan penahanan Kartu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di agen penyalur.
“Seharusnya KPM datang ke e-Warung dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kemudian KPM melakukan cek kuota dana bantuan melalui mesin pembaca KKS atau mesin EDC. Lalu, KPM memilih jenis dan menentukan jumlah bahan pangan sesuai kebutuhan. KPM melakukan pembayaran dengan memasukkan PIN pada mesin EDC dan KPM menerima bahan pangan yang telah dibeli serta cetak resi dari mesin EDC,” paparnya.
Selain itu, Lanjutnya, pihaknya menemukan permasalahan berdasarkan hasil investigasi dan pengaduan masyarakat atas adanya keterlibatan Kepala Dusun sebagai penyalur BPNT bukan e-warung dibeberapa desa di kecamatatan Praya Barat Daya.
“KPM harus menerima beras dengan kualitas premium dan telur berkualitas. Jika KPM mendapatkan yang tidak berkualitas maka bisa dilaporkan ke Pemerintah Desa atau Perangkat Desa. Saya harap permasalahan ini segera ditindaklanjuti Dinsos Kabupaten maupun Provinsi,” pungkasnya. (fad)
