Ratusan Massa Demo Tolak Penundaan Pilkades

LOMBOK TENGAH, SUARANUSA- Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi rakyat menolak atas penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2020 bersama 16 Calon Kepala Desa (Cakades) Se-Lombok Tengah. Aksi demo penolakan tersebut berlangsung di Kantor Bupati Lombok Tengah, Jum’at (14/ 08).

Aksi demo tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang penundaaan pelaksanaan Pilkades serentak dan Pemilihan Seluruh Indonesia Kepala Desa Antar Waktu (PAW) pada 10 Agustus kemarin yang ditandatangani Mendagri. Sesuai dengan SK pelaksanaan Pilkades serentak di 16 Desa Lombok Tengah akan dilaksanakan pada Tanggal 26 Agustus 2020.

Salah seorang orator aksi yang juga merupakan Cakades Bonder, Selamat Riadi (Rebe), menegaskan, pelaksanaan Pilkades serentak tetap dilaksanakn sesuai dengan SK Bupati Lombok Tengah yang sudah ditetapkan. Pilkades sudah dua kali ditunda. Penundaan pertama karena Covid-19 dan yang kedua karena SE Kemendagri.

“Untuk diketahui, SE Kemendagri tersebut bersifat himbauan. Untuk itu, kami tetap membela dan siap mempertahankan kebijakan Bupati untuk melaksanakn Pilkades Serentak di 16 Desa se-Lombok Tengah.” tegas Rebe.

Sementara, menurut salah seorang aksi demo lainnya, yakni Bustomi, SE Kemendagri tentang penundaan Pilkades serentak ini telah menginjak-injak hak Rakyat. Pihaknya meminta kepada Bupati Lombok Tengah terkait pertanggung jawaban SK yang sudah diterbitkan tersebut.

“Kalau sampai Pilkades ini ditunda kita boikot Pilkada. Sekali lagi kami tegaskan jika Pilkades sampai ditunda kami akan boikot pelaksanaan Pilkada 2020,” ancamnya.

Setelah beberapa waktu massa menyampaikan aspirasinya, perwakilan massa aksi dari 16 Cakades diterima Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lombok Tengah, Jalaludin. Ditegaskan Jalal, pihaknya sudah bersurat ke Mendagri  serta telah diterima Dirjen. Namun sampai hari ini pihaknya belum menerima balasan surat tersebut. 

“Dalam isi surat tersebut, kami mohon kebijakan pak Mentri agar Pilkades di 16 Desa di Lombok Tengah tetap untuk dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Kami akan segera berangkat ke Jakarta,” pungkasnya. (fad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *