Mataram, suaranusa – Pemerintah Provinsi NTB menyamnut baik trend perekonomian yang terus menunjukkan tanda-tanda menggembirakan.
Menurut PJ Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi mengatakan bahwa trend menggembirakan ini setidaknya tercermin dari dua indakator makro yang dirilis BPS pada bulan Oktober dan November ini.
Indikator pertumbuhan ekonomi triwulan III yoy yang mencatat angka pertumbuhan sebesar 5,91 persen tanpa sektor pertambangan dan 1,58 persen dengan sektor pertambangan.
Meski pertumbuhan ekonomi triwulan III tercatat masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, namun kondisi ini harus disambut positif karena menunjukkan recovery ekonomi yang signifikan mengingat pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB triwulan II mengalami kontraksi karena mengalami pertumbuhan yang negatif.
Sementara itu, berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023 tercatat tingkat pengangguran terbuka provinsi NTB sebesar 2,80 persen, jauh di bawah tingkat pengangguran terbuka secara nasional yakni 5,32 persen.
,”Provinsi NTB adalah daerah dengan tingkat pengangguran terbuka terendah nomor 4 di Indonesia,” ucapnya.
Dimana kondisi ketenagakerjaan kita sangat positif dimana jumlah pekerja penuh dan jumlah pekerja paruh waktu terus meningkat dan ini merupakan indikator nyata bahwa perekonomian Provinsi NTB terus mengalami perbaikan signifikan.
,”Kita sangat optimis momentum perbaikan ekonomi akan terus berlanjut dengan berbagai ikhtiar yang terus dilakukan,” ungkapnya
Hal tersebut dapat diwujudkan dengan mengkonsolidasi belanja pemerintah agar mampu berperan sebagai stimulus perbaikan ekonomi yang pada akhirnya menciptakan berbagai peluang kerja yang bisa diisi oleh angkatan kerja.
Konsolidasi ini dilaksanakan dalam bentuk mewujudkan APBD Provinsi NTB yang berkualitas.
Di tengah keterbatasan, pemprov NTB mengambil kebijakan anggaran yang tegas bahwa alokasi APBD harus mampu memenuhi mandatory spending untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, program pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi dan berbagai program afirmasi untuk mengembangkan UKM sehingga bisa berkontrubusi menggerakkan ekonomi.
,”Kami terus mendorong Kabupaten/Kota bahkan sampai ke desa untuk juga melakukan langkah yang sama sehingga semakin memperkuat kontribusi belanja pemerintah untuk perbaikan ekonomi,” ujarnya.(SN.01)
