Lombok Tengah, suaranusa – Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menggelar pemusnahan barang bukti perkara Tindak Pidana Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : PRINT-2196/N.2.11/Kpa.5/11/2026.
Pemusnahan dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Lombok Tengah, Dr. Bayu Novrian Dinata, SH.MH pada Kamis (12/11/2026) bertempat di halaman Kejari Lombok Tengah.
Pemusnahan barang bukti ini merupakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tertuang didalam Pasal 334 KUHAP, sekaligus memastikan barang bukti yang telah diputuskan untuk dimusnahkan agar tidak disalahgunakan serta dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 52 perkara Tindak Pidana Umum selama periode 12 Mei 2026 hingga 1 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 27 perkara merupakan perkara Narkotika, 3 perkara Perlindungan Anak, 3 Perkara Penganiayaan dan Pembunuhan, 3 perkara Kekerasan Seksual, 14 Perkara Pencurian dan Penghancuran/Perusakan Barang, 1 Perkara Perjudian dan 1 Perkara Kesehatan.
Adapun barang bukti yang akan dimusnahkan meliputi narkotika berupa sabu, pakaian, senjata tajam serta barang bukti tindak pidana umum lainnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Dr. Bayu Novrian Dinata, S.H., M.H., menyatakan bahwa pemusnahan barang bukti ini merupakan langkah penting agar barang bukti yang telah diputuskan untuk dimusnahkan tidak disalahgunakan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Pelaksanaan pemusnahan barang bukti ini merupakan bagian dari tanggung jawab kejaksaan dalam menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” Ungkap Kepala Kejari.
Dr. Bayu Novrian juga menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti sebagai wujudenjaga transparansi dan pertanggung jawaban dalam penegakan hukum.
“Penegakan hukum tidak hanya berhenti pada proses persidangan dan menjatuhkan putusan tetapi juga pemusnahan barang bukti juga harus dilakukan sesuai ketentuan hukum,” tutup Dr. Bayu Novrian.(SN.03)






